Kontroversi mengenai keterlibatan Didit Hediprasetyo dalam pembukaan ARTJOG 2026 mungkin akan berlalu sebagaimana polemik-polemik seni lainnya. Namun perdebatan yang muncul sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang satu figur, satu yayasan, atau satu peristiwa seni. Ia membuka pertanyaan yang lebih besar tentang hubungan seni, pasar, kekuasaan, dan bagaimana publik memaknai posisi ARTJOG dalam ekosistem seni rupa Indonesia.
Mungkin sudah saatnya kita mendegradasi posisi ARTJOG dalam imajinasi publik. Kata mendegradasi di sini bukan berarti merendahkan ARTJOG atau mengabaikan kontribusinya. Justru sebaliknya. Karena ARTJOG terlalu berhasil, maka ia perlu dikembalikan ke proporsi yang lebih sehat.
Selama hampir dua dekade, ARTJOG berhasil menjadi primadona peristiwa seni rupa Indonesia. Ia menciptakan momentum yang mampu menggerakkan perhatian publik, media, kolektor, kurator, akademisi, hingga wisatawan budaya. Ketika ARTJOG berlangsung, berbagai galeri, ruang seni, dan komunitas budaya turut menyusun agenda yang mengiringinya. Dalam banyak hal, ARTJOG telah menjadi pusat gravitasi dunia seni rupa Indonesia.
Keberhasilan itu tidak bisa disangkal. Namun setiap pusat gravitasi memiliki efek sampingnya sendiri. Semakin besar pengaruh ARTJOG, semakin besar pula kecenderungan publik untuk menganggapnya sebagai representasi dunia seni rupa Indonesia secara keseluruhan. Apa yang dipamerkan dianggap mewakili perkembangan seni rupa nasional. Siapa yang hadir dianggap penting. Siapa yang membuka acara dianggap bermakna. Bahkan pilihan sponsor dan pendukungnya dianggap memiliki konsekuensi politik yang luas.
Di sinilah persoalannya. Karena sesungguhnya ARTJOG bukan seni rupa Indonesia. ARTJOG adalah salah satu peristiwa seni yang penting, tetapi ia bukan satu-satunya ruang yang menentukan kehidupan seni rupa nasional. Seni rupa Indonesia hidup di studio-studio kecil, ruang alternatif, kampus, komunitas warga, galeri independen, kolektif seniman, hingga berbagai praktik kebudayaan yang berlangsung jauh dari sorotan media.
Ekosistem seni yang sehat tidak dibangun oleh satu pusat, melainkan oleh banyak pusat. Jika kita sungguh menginginkan ekosistem seni yang kuat, maka ketergantungan terhadap satu institusi atau satu peristiwa harus mulai dikurangi.
Ada hal lain yang sering luput dari perbincangan mengenai ARTJOG. Meski memiliki pengaruh besar, ARTJOG pada dasarnya adalah institusi yang dikelola secara swasta. Ia bukan lembaga negara. Ia bukan representasi resmi dunia seni rupa Indonesia. Ia tidak memperoleh mandat publik untuk mewakili kepentingan seluruh ekosistem seni. Sebagai institusi swasta, ARTJOG memiliki visi, strategi, jaringan, sponsor, target audiens, dan kepentingan organisasionalnya sendiri.
Keberhasilannya dibangun melalui kemampuan mengelola berbagai kepentingan tersebut secara profesional. ARTJOG harus menarik pengunjung. Ia harus menjaga relasi dengan sponsor. Ia harus mempertahankan reputasi dan keberlanjutan institusinya. Ia harus terus relevan dalam kompetisi industri budaya yang semakin kompleks.
Dengan kata lain, selain beroperasi dalam wilayah kebudayaan, ARTJOG juga beroperasi dalam logika pasar. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun persoalan muncul ketika publik mulai menyamakan keberhasilan ARTJOG dengan keberhasilan seni rupa Indonesia secara keseluruhan. Yang berkembang di sekitar ARTJOG sering kali bukan hanya seni rupa, tetapi juga pasar seni, jaringan kolektor, industri pameran, ekonomi kreatif, dan berbagai bentuk kapital budaya yang mengitarinya.
Padahal ekosistem seni jauh lebih luas daripada pasar seni. Ekosistem seni mencakup pendidikan, riset, kritik seni, ruang alternatif, praktik berbasis komunitas, dan berbagai bentuk kerja kebudayaan yang tidak selalu memiliki nilai komersial tinggi tetapi sangat penting bagi kesehatan kehidupan seni dalam jangka panjang.
Dalam konteks inilah kontroversi mengenai Didit Hediprasetyo menjadi relevan. Banyak pihak berusaha menjelaskan bahwa Didit memiliki kedekatan dengan dunia seni dan kebudayaan jauh sebelum ayahnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Argumen itu tidak salah. Dalam banyak kesempatan, Didit memang lebih dikenal melalui aktivitas desain, mode, dan kebudayaan daripada aktivitas politik praktis. Namun persoalannya bukan terletak pada identitas personal Didit. Persoalannya terletak pada posisi simbolik yang melekat padanya. Sebagai putra Presiden Prabowo Subianto, kehadirannya hampir mustahil dipisahkan dari representasi kekuasaan. Terlebih ketika berbagai kebijakan pemerintah sedang menjadi sasaran kritik publik dan muncul kekhawatiran mengenai konsentrasi kekuasaan, oligarki, serta menyempitnya ruang demokrasi.
Dalam situasi seperti itu, publik tidak membaca kehadiran Didit sebagai individu semata. Publik membacanya sebagai simbol. Dan simbol memiliki kekuatan politik yang sering kali jauh lebih besar daripada individu yang membawanya.
Sebagian kalangan menganggap pembacaan tersebut terlalu jauh. Mereka berpendapat bahwa dukungan terhadap ARTJOG hanyalah bentuk dukungan terhadap seni dan kebudayaan. Namun sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara seni dan kekuasaan tidak pernah sesederhana itu.
Sepanjang sejarah modern, kekuasaan selalu berusaha memperoleh legitimasi melalui kebudayaan. Penguasa tidak hanya membutuhkan dukungan politik dan ekonomi. Mereka juga membutuhkan penerimaan simbolik. Mereka membutuhkan citra yang lebih manusiawi, lebih progresif, lebih dekat dengan nilai-nilai kreativitas, kebebasan, dan kemajuan yang sering diasosiasikan dengan dunia seni.
Karena itu seni sering menjadi arena yang sangat strategis. Bukan melalui sensor yang kasar, melainkan melalui kedekatan, patronase, dukungan, dan partisipasi.
Di sinilah publik memiliki alasan yang sah untuk bersikap kritis. Yang dipersoalkan bukan apakah Didit mencintai seni. Yang dipersoalkan adalah kemungkinan bahwa ruang seni sedang digunakan sebagai medium untuk membangun legitimasi simbolik kekuasaan.
Hari ini mungkin berupa dukungan terhadap festival seni. Besok bisa berupa museum, penghargaan kebudayaan, program residensi, atau berbagai bentuk patronase lain yang secara perlahan menghasilkan narasi bahwa kekuasaan dan kebudayaan berada dalam hubungan yang harmonis tanpa ketegangan.
Padahal salah satu fungsi penting seni justru terletak pada kemampuannya menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan.
Di titik inilah kita berhadapan dengan paradoks yang tidak pernah selesai. Seni membutuhkan sumber daya untuk hidup. Pameran membutuhkan dana. Produksi karya membutuhkan dana. Festival membutuhkan dana. Institusi kebudayaan membutuhkan dana.
Dukungan tersebut sering datang dari negara, korporasi, yayasan, kolektor, filantrop, atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik.
Artinya, seni tidak pernah benar-benar berada di luar relasi kuasa. Namun kebutuhan terhadap dukungan tidak boleh membuat dunia seni kehilangan kesadaran kritis terhadap sumber daya yang menopangnya.
Bahaya terbesar bukan ketika seni disensor secara terang-terangan. Bahaya terbesar justru muncul ketika seni tetap tampak bebas tetapi secara perlahan berubah menjadi dekorasi moral bagi kekuasaan.
Ketika seni mulai berfungsi sebagai alat pemoles citra. Ketika ruang budaya menjadi sarana normalisasi kekuasaan. Ketika publik kehilangan kemampuan untuk membedakan antara dukungan terhadap kebudayaan dan produksi legitimasi politik.
Inilah yang dalam banyak kajian kebudayaan disebut sebagai kerja hegemoni, yaitu proses ketika kekuasaan memperoleh persetujuan bukan melalui paksaan, melainkan melalui penerimaan simbolik yang tampak alamiah.
Karena itu, kecurigaan publik terhadap kedekatan antara seni dan kekuasaan tidak dapat begitu saja disalah-artikan sebagai paranoia politik. Kecurigaan tersebut justru merupakan bagian dari mekanisme demokratis yang penting untuk menjaga otonomi kebudayaan.
Mungkin karena itu, kontroversi ARTJOG 2026 seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai Didit Hediprasetyo. Kontroversi ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan dua refleksi sekaligus.
Pertama, refleksi mengenai hubungan seni, modal, dan kekuasaan yang selalu penuh paradoks. Kedua, refleksi mengenai posisi ARTJOG yang terlanjur ditempatkan terlalu tinggi dalam imajinasi dunia seni rupa Indonesia. Jika kita benar-benar menginginkan ekosistem seni yang sehat, maka kita membutuhkan lebih banyak pusat. Lebih banyak ruang alternatif. Lebih banyak festival yang kuat. Lebih banyak institusi yang mampu menciptakan percakapan publik tanpa harus bergantung pada satu peristiwa yang sama setiap tahun.
ARTJOG tetap penting. Kontribusinya terhadap perkembangan seni rupa Indonesia tidak dapat disangkal. Namun justru demi kesehatan ekosistem seni itu sendiri, mungkin sudah waktunya kita berhenti memperlakukan ARTJOG sebagai poros tunggal dunia seni rupa Indonesia.
Karena seni rupa Indonesia tidak dimulai dari ARTJOG dan tidak akan berakhir di ARTJOG. Dan karena kebudayaan yang sehat tidak lahir dari satu pusat kekuasaan simbolik, melainkan dari keberanian untuk menjaga banyak ruang yang tetap merdeka, kritis, dan saling mengimbangi.
Penulis
Rain Rosidi / Muhammad Rain Rosidi adalah seorang kurator seni rupa dan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beliau juga mengajar di Lembaga Seni Rupa Yogyakarta (L’ASRY).
Ilustrator Cover
Ugo Untoro adalah seorang pelukis, pematung, penulis, dan seniman Indonesia. Ia sarjana lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada 1996. Karya-karya seninya meliputi berbagai media dan telah dipamerkan dalam beberapa pameran, baik tunggal maupun kolektif, dalam dan luar negeri. Beliau mendirikan dan mengajar di L’ASRY (Lembaga Seni Rupa Yogyakarta) sejak tahun 2022.
Editor
Aryo Jakti Artakusuma adalah mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma. Aktif sebagai editor di jelata.co sejak 2026. Bisa dihubungi melalui aryojaktiartakusuma@gmail.com
